Tema:
Gerakan Sosial Pemberdayaan Masyarakat
Minggu, 22
Februari 2015
Oleh: Adi
Angga Sukmana, Mahasiswa STEI SEBI Depok
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pembangunan
menurut paradigma moderniaasi lebih mengutamakan pertumbuhan dari pada
pemerataan, dan kecenderungan mengutamakan pertumbuhan dibanding pemerataan itu
masih menjadi pilihan sampai sekarang, maka di satu sisi pembangunan memang
berbasil membuahkan pertumbuhan yang tinggi. Tetapi di pihak lain kebijakan
pembangunan yang nengutamakan pertumbuban tersebut ternyata melahirkan
kesenjangan-kesenjangan: kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan pembangunan
daerah, perkotaan dan pedesaan, kesenjangan perkembangan sektor formal dan
sektor informal, dan sebagainya. Dari sinilah sesungguhnya berakar berbagai isu
pembangunan ekonomi yang kemudian melahirkan wacana pengembangan masyarakat.
Pengertian
yang dikemukakan oleh kalangan praktisi menyatakan pemberdayaan masyarakat
adalah proses belajar dan pencerahan masyarakat yang terus-menerus dilakukan
untuk meningkatkan kualitas hidup, harkat dan martabat lewat kegiatan
emansipasidan perencanaan sosial yang terencana, terarah, dan terkendalai
secara berurutan. (M. Habib Chirzin, 1995)
Dari
pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, pemberdayaan masyarakat
tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang di
hadapi. Lebih dari itu, pemberdayaan masyarakat dimaksudkan terutama sebagai
usaha untuk membangun kemandirian masyarakat. Kemandirian dalam konteks ini
mempunyai makna bahwa masyarakat mampu mengupayakan sendiri kebutuhan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas kehidupan mereka, sehingga mereka
mampu mengatasi permasalah secara mandiri. Singkatnya, pengembangan masyarakat
adalah membangun kemandirian masyarakat agar mereka terbebas dari kemiskinan,
keterbelakangan, dsb.
Pemberdayaan
masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan dari masyarakat itu
sendiri. Partisipasi bukan sekedar kehadiran mereka untuk mengikuti suatu
kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam suatu program
kerja pengembangan masyarakat. Asumsinya, bahwa masyarakatlah yang paling
mengetahui kebutuhan dan permasalah yang mereka hadapi.
PROBLEMATIKA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Model
pemberdayaan masyarakat yang dilakkan oleh pemerintah umum antara lain, bisa
dilihat dari program-program yang bermatra usaha ekonomi produktif berskala
mikro, seperti kelompok atau warga binaan dilatih atau diberi modal agar dapat
membuka koperasi, atau biasanya pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk
dikelola secara kelompok.
Tidak ada
yang salah dengan model seperti itu. Hanya saja, pendekatan pemberdayaan
masyarakat seperti tersebut diatas kurang efektif, dan pula tidak akan
berkelanjutan. Kalau diibaratkan pemancing ikan, sekalipun kita sudah memberi
mereka alat pancing dan ikannya sekaligus itu belum cukup, sebelum kita
dampingi juga ke kolam, sungai, atau laut. Maka dari itu dalam upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat perlu adanya pendampingan, agar program pemberdayaan
tersbut memiliki kebermanfaatan yang berkelanjutan dan bukan manfaat yang
diterima sesaat, ini juga termasuk pembangunan mental bekerja, bukan mental
meminta-minta.
Masalah
lainnya dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu pada target sasaran,
biasanya target pemberdayaan masyarakat yaitu: pertama, cenderung banyak di
laksanakan di wilayah perkotaan. Sementara itu daerah-daerah perdesaan
seringkali terabaikan. Kedua, lebih banyak dilakukan di wilayah-wilayah yang
dekat dengan jalan utama. Daerah-daerah terpencil yang jauh dari jalan raya
kurang menarik perhatian karena sulit dijangkau dan kurang terekpose media
massa. Ketiga, program pemberdayaan biasanya hanya terfokus pada penguatan
modal finansial (kredit mikro, simpan pinjam). Bukan pada edukasi masyarakat,
yang ini bisa mengakibatkan KKN. (Edi Suharto, 2004)
SOSOK
MAHASISWA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
Salah satu
eran strategis mahasiswa sebagai salah satu lapisan masyarakat yang dekat dan
bisa menyentuh langsung berbagai lapisan masyarakat baik itu lapisan kelas
atas, pihak berwenang maupun masyarakat bawah. Juga kelebihan lain sosok
mahasiswa dibanding kelompok masyarakat lain adalah mereka memiliki kemampuan
menganalisis realitas sosial. Kekuatan intelektual dan nuraninya cenderung
telah menginspirasi tumbuhnya tanggungjawab dan kepekaan sosial, yaitu sebagai
pembela kaum tertindas.
Tidak semua
mahasiswa mempunyai kecenderungan untuk terjun di dunia sosial pemberdayaan
masyarakat. Sebagian memilih menekuni dunia intelektual murni, seminar, diskusi
baca buku, dan sejenisnya. Sebagian yang lain menekuni seni budaya misalnya
dengan aktif di kelompok teater, group musik, drama, dan kegiatan olahraga. Dan
sebagian kecil lainnya memilih menjadi aktivis gerakan mahasiswa. Salah satu
karakter kelompok terakhir adalah selalu gelisah melihat fenomena
sosial-politik-ekonomi yang timpang, seperti kemiskinan, ketidakadilan,
penggusuran, tindak kekerasan, dan diskriminasi terutama yang menimpa kelompok
masyarakat bawah dan juga korupsi yang menggurita.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT INDONESIA
Peran
mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia adalah: pertama, menjadi
penyumbang gagasan yang progresif bagi kepentingan pembangunan di wilayah
pemikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan berdiskusi, sharing wacana, menulis
di koran, pelatihan dan penelitian; kedua, sebagai aktor pendamping rakyat di
wilayah pergerakan, misalnya melakukan pendekatan kepada pemegang kebijakan,
dengar pendapat dengan dewan legislatif, dan demonstrasi; ketiga, memberikan
advokasi kepentingan masyarakat luas di mata negara/penguasa, seperti nasib
petani, buruh, nelayan, kaum miskin juga nasib kaum marginal termasuk
pesantren. (Ruchman Basori, 2011)
Ketiga peran
tersebut menurut penulis sendiri masih abstrak dan bersifat makro. Namun,
secara substansial, mahasiswa perlu melakukan upaya konkrit yang dimulai dari
lingkup lokal tapi efektif dan efisien. Mahasiswa sebagai elemen penting
masyarakat dalam pembangunan daerah, sudah seharusnya memaknai dan mewarnai
setiap kebijakan pembangunan daerah. Disinilah pentingnya pemuda memposisikan
diri dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan daerah saat ini dan
bukan lagi menjadi pihak yang berpangku tangan menunggu inisiasi dari
pemerintah untuk bersama-sama berperan mengisi pembangunan daerah.
PENUTUP
Sejalan
dengan semangat desentralisasi, dengan berlakunya program otonomi daerah dan
wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah, membuka kesempatan bagi
setiap masyarakat mengisi pembangunan daerah. Seharusnya setiap kebijakan yang
berkaitan dengan pemberdayaan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan asumsi,
bahwa masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan dan permasalah yang mereka
hadapi. Dengan harapan setiap kebijakan bisa tepat guna dan tepat sasaran.
Peran
mahasiswa disini tentu saja tidak bisa melakukan pemberdayaan seorang diri,
semua steakholder harus bekerjasama dan bersinergi secara solid, sistimatis dan
terencana baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ulama, perguruan tinggi,
pengusaha, organisasi masyarkat dan seluruh pihak terkait di lingkungan
masyarakat turut mendukung. Namun setidaknya mahasiswa bisa menjadi motor
penggerak. Jika para mahasiswa mampu memerankan dirinya sebagai aktor utama
pengembangan di masing-masing lingkungan masyarakat. Wallahu A'lam Bishawab
REFERENSI
Edi Suharto,
(2004) "Kebijakan Sosial dan Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pekerjaan
Sosial", http://www.policy.hu/suharto/
M. Habib
Chirzin, (1995) “Pengembangan Masyarakat: Suatu Upaya Pencerahan Sosial”,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.40.
Ruchman
Basori, (2011) “Mahasiswa Dan Agenda Pemberdayaan Masyarakat”,
ttp://www.pondokpesantren.net/ponpren/
0 komentar:
Posting Komentar